Alamp Aksi Desak KPK Usut Indikasi KKN Pelelangan Proyek di Aceh

Peserta aksi demo di BP2JK mendesak KPK turun tangan dan mendesak Menteri PUPR mencopot kepala BP2JK.(poto/mediaaceh.co.id/istimewa).

Kedua, proyek rehabilitasi bendungan daerah irigasi Krueng Pasee di Kabupaten Aceh Utara dengan pagu Rp. 56.000.000.000,00 dan HPS Rp. 56.000.000.000,00 sedangkan Nilai Kontrak Rp. 44.800.000.000,00.

Dari perhitungan, terjadi 20% selisih hasil perkiraan sendiri (HPS) atau Rp. 11.200.000.000,00 dengan sumber anggarannya APBN 2021 yang di menangkan oleh PT. Rudy Jaya  di Jawa Timur. Fakta di lapangan, progress pekerjaan baru dikerjakan 31,82%yang fisik dan 37,08 % keuangan yang telah di cairkan kepada pihak rekanan

BACA JUGA...  Rumah Bedah Dhuafa GeRMA dan PPD; Mereka Selayaknya Dibantu

Ketiga yakni, pembangunan rumah susun Ponpes Darul Ihsan Tgk. H. Hasan Krueng Kalee di Kabupaten Aceh Besar, hingga   kini pembagunannya juga mangkrak. Pekerjaan ini  bersumber dari APBN 2022, ini dimenangkan oleh CV.ASOLON UTAMA, di Kota Banda Aceh.

Sementara pagu anggaranya mencapai Rp3.526.524.000,00 dan HPS Rp.3.526.524.000,00 sedangkan  nilai kontrak Rp2.970.417.000,00 jadi selisih antara HPS dengan Nilai Kontrak adalah 16% atau Rp556.107.000,00. Fakta di lapangan, progress pekerjaan baru dikerjakan 31,82% fisik dan 37,08 % keuangan yang telah di cairkan kepada pihak rekanan.

BACA JUGA...  Puluhan Siswa Di Aceh Utara Terjaring Razia

Terjadi pula terhadap proyek pembangunan rumah susun pondok Pesantren Darul Munawwarah yang bersumber dari APBN 2022 ini dimenangkan oleh CV.TSARAYA, yang beralamat di Kabupaten Aceh Timur. Dengan pagu anggaran yang mencapai  Rp. 3.412.024.000,00 dan HPS Rp. 3.412.019.000,00 sedangkan nilai kontrak Rp. 2.729.615.200,00, sehingga terjadi selisih antara HPS dengan Nilai kontrak adalah 20% atau Rp. 682.403.800.