Oleh: Januar Effendi,S.IP
TAKENGON | MA — Perbedaan pandangan terkait pembangunan infrastruktur merupakan hal yang lumrah dalam sistem demokrasi. Namun, di tengah upaya percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah, berbagai pihak menilai yang lebih dibutuhkan saat ini adalah kolaborasi, dukungan, serta pengawasan yang konstruktif agar pembangunan jalan nasional dapat segera terealisasi.
Pelaksana tugas (Plt) Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Zulkarnaini, dinilai perlu diberikan ruang dan kepercayaan untuk menuntaskan amanah yang diberikan oleh Kementerian PUPR dalam membangun infrastruktur jalan dan jembatan di Aceh. Sebagai putra daerah, Zulkarnaini dianggap memahami pentingnya konektivitas jalan nasional bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah tengah Aceh.
Pascabencana, BPJN Aceh bersama Kementerian PUPR dan Satgas Galapana DPR RI telah melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi Jalan dan Jembatan Enang-Enang. Kunjungan tersebut menjadi langkah awal pemerintah dalam mengidentifikasi kondisi lapangan sekaligus merumuskan solusi terbaik, tidak hanya berupa perbaikan sementara, tetapi pembangunan jalan dan jembatan permanen yang memiliki daya tahan dan manfaat jangka panjang.
