Putusan MK dan Masa Depan Perlindungan Pers

Rabu, 21 Januari 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Tundra Meliala

Di sebuah rumah kaca, api tidak boleh padam. Ia memberi cahaya, menghangatkan, sekaligus memungkinkan tanaman tumbuh. Namun api juga rentan, sedikit angin bisa memadamkannya, sedikit air bisa menjadikannya abu. Pers dalam demokrasi bekerja dengan cara yang serupa. Ia memberi terang bagi publik, tetapi sekaligus paling mudah dipadamkan ketika kekuasaan merasa terusik.

BACA JUGA...  Polemik BPJN Aceh, Berbagai Pihak Ajak Kedepankan Solusi untuk Pembangunan Jalan Nasional

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 145/PUU-XXIII/2025 tentang Undang-Undang Pers dapat dibaca sebagai upaya menjaga api itu tetap menyala. Bukan dengan membesarkannya secara liar, melainkan dengan memberi sekat yang jelas agar ia tidak dipadamkan secara sewenang-wenang. Dalam putusan ini, MK menegaskan kembali satu prinsip mendasar, kerja jurnalistik tidak boleh langsung diseret ke ruang pidana atau perdata tanpa terlebih dahulu melewati mekanisme hukum pers.

BACA JUGA...  Kalau Otak Tak Bersatu dengan Hati, Apa yang Terjadi?

Pesan ini sederhana, tetapi implikasinya panjang. Ia bukan sekadar koreksi teknis atas satu pasal undang-undang, melainkan penataan ulang cara negara memandang pers, apakah sebagai mitra demokrasi atau objek kecurigaan.

Selama bertahun-tahun, rumah kaca demokrasi kita sering bocor. Kritik yang disampaikan melalui pemberitaan kerap diperlakukan sebagai serangan pribadi. Sengketa jurnalistik dipindahkan dari ruang etik ke ruang interogasi. Mekanisme yang disediakan Undang-Undang Pers — hak jawab, hak koreksi, dan peran Dewan Pers — kerap dilewati begitu saja, seolah hanya formalitas.

BACA JUGA...  Jangan Ulangi Luka Lama: Aceh Tidak Butuh Pendekatan Militeristik

Berita Terkait

Dasco dan Kursi RI-2: Modal Politik, Jejak Kekuasaan, dan Ujian Konstitusi
Prabowo di Ujung Ujian Kepemimpinan
Mengukur Transparansi di Balik Ukom dan Lelang JPT di Aceh Selatan
Korupsi Tak Pernah Kehabisan Pelaku
Menagih Janji “Manis” Bupati Asel:  Antara Beban Moral dan Realita Fiskal
Dari Ruang Curhat
Problem Aceh Selatan, WPR Versus  Tambang Ilegal 
Hari Damai, Bendera, Dan Pertarungan Politik Aceh
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 14:37 WIB

Dasco dan Kursi RI-2: Modal Politik, Jejak Kekuasaan, dan Ujian Konstitusi

Kamis, 12 November 2026 - 10:38 WIB

Prabowo di Ujung Ujian Kepemimpinan

Senin, 9 November 2026 - 16:41 WIB

Mengukur Transparansi di Balik Ukom dan Lelang JPT di Aceh Selatan

Selasa, 29 September 2026 - 17:56 WIB

Korupsi Tak Pernah Kehabisan Pelaku

Selasa, 29 September 2026 - 17:40 WIB

Menagih Janji “Manis” Bupati Asel:  Antara Beban Moral dan Realita Fiskal

Berita Terbaru

Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Zulkifli Gani Ottoh memberikan sambutan yang menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan integritas sebagai jurnalis.(Foto/mediaaceh.co.id)

PERISTIWA

Mandat Dadakan Konferprov PWI Aceh Jadi Sorotan

Minggu, 22 Nov 2026 - 14:49 WIB

Terduga pelecehan anak saat diamankan di Mapolres Aceh Barat.

HUKOM

Polisi Amankan Pria Terduga Pelaku Pelecehan Anak

Sabtu, 21 Nov 2026 - 20:59 WIB

HUKOM

Polda Kaltim Dalami Dugaan Perekrutan Warga ke Rusia

Sabtu, 21 Nov 2026 - 20:54 WIB

Muhammad Zairin, S.H.

RAGAM BERITA

Zairin: Penjaga Marwah dan Benteng Integritas Wartawan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 20:47 WIB