BANDA ACEH (MA)—Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menghadiri Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh periode 2026–2031 yang berlangsung di Hotel Hermes Banda Aceh, Selasa (31/3/2026). Kehadiran Wagub Aceh dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan silaturahmi dan sinergi antara unsur pemerintahan dan partai politik di daerah.
Acara pengukuhan tersebut turut dihadiri Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, anggota DPR RI, ulama Aceh, serta kader dan simpatisan dari berbagai wilayah. Dalam kesempatan itu, juga resmi dikukuhkan kepengurusan baru DPW PKB Aceh di bawah kepemimpinan Ruslan Daud untuk masa bakti 2026–2031.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan. Ia menekankan bahwa amanah tersebut merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan komitmen, integritas, dan semangat pengabdian kepada masyarakat.
“Atas nama masyarakat Aceh, saya mengucapkan selamat kepada pengurus yang telah dikukuhkan. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan baik dan memberi manfaat bagi kemajuan Aceh,” ujar Fadhlullah.
Ia juga menegaskan bahwa partai politik memiliki peran strategis sebagai pilar demokrasi yang tidak hanya bergerak dalam ruang politik, tetapi juga turut berkontribusi dalam pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah, partai politik, dan seluruh elemen masyarakat perlu terus diperkuat.
Fadhlullah mengajak seluruh pihak untuk menjaga semangat persatuan dalam membangun Aceh. Menurutnya, berbagai tantangan yang pernah dihadapi daerah ini, mulai dari konflik berkepanjangan, bencana tsunami 2004, hingga bencana hidrometeorologi, harus menjadi pelajaran penting untuk memperkuat ketahanan dan solidaritas daerah.
“Pengalaman masa lalu harus menjadi penguat bagi kita semua untuk terus melangkah membangun Aceh yang lebih baik,” katanya.
Selain itu, ia juga menyampaikan harapan agar pemerintah pusat terus memberikan perhatian terhadap Aceh, termasuk dalam implementasi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam MoU Helsinki 2005. Menurutnya, pelaksanaan kesepakatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Aceh.
“Kami berharap perhatian pemerintah pusat terus diberikan kepada Aceh, termasuk dalam pelaksanaan kewenangan yang telah diatur dalam MoU Helsinki,” ujarnya.
Acara pengukuhan DPW PKB Aceh ini turut dihadiri unsur Forkopimda Aceh, pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen lainnya. Momentum ini sekaligus menjadi ruang penguatan komunikasi dan kebersamaan dalam mendukung pembangunan Aceh yang lebih maju, damai, dan sejahtera. (ADV)
Halaman : 1 2 Selanjutnya
