Pansus menekankan pentingnya penempatan guru berdasarkan latar belakang pendidikan dan kompetensinya. Penugasan guru yang tidak sesuai keahlian justru bisa menjadi benih dari menurunnya mutu pendidikan.
Lebih lanjut, tim mendesak agar pembinaan kepala sekolah dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan profesional, bukan intimidatif.
“Tidak boleh ada kepala sekolah yang menggunakan jabatannya untuk menekan guru,” tegas mereka.
Sementara itu, persoalan moral dan pelanggaran etik oleh oknum guru juga menjadi perhatian serius. DPRK mendorong tindakan tegas terhadap pelanggaran yang mencoreng martabat profesi pendidik.
Salah satu sorotan tajam lainnya adalah lemahnya fungsi dan tanggung jawab PPTK. Evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran serta kinerja pejabat teknis dinilai sebagai langkah mendesak yang tidak bisa ditunda.
“Fungsi pengawasan harus menyentuh seluruh aspek. Tak cukup hanya laporan administrasi, kita butuh verifikasi efektivitas di lapangan,” ujar anggota Pansus.
Data dan informasi yang disajikan dinas pun dinilai belum akurat dan kerap tumpang tindih. Pansus menegaskan bahwa basis data Disdikbud harus diperkuat dengan sistem real-time yang terbuka dan dapat diakses untuk keperluan evaluasi publik maupun legislatif.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
