Dalam forum tersebut, tim Pansus juga mendorong agar perencanaan pendidikan lebih terukur dan berbasis data. Mereka menyoroti pentingnya distribusi sekolah yang merata antar kecamatan, transparansi penggunaan dana BOS dan DAK, serta pembenahan sistem promosi jabatan ASN agar berbasis pada meritokrasi, bukan kompromi politik.
Ketidakhadiran sejumlah Kabid dalam rapat evaluasi ini pun turut disesalkan oleh tim legislatif. “Kalau kepala bidang tidak hadir dalam evaluasi, bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan secara menyeluruh?” cetus salah seorang anggota Pansus.
Menutup pertemuan tersebut, Syukri menyampaikan harapan besar agar evaluasi ini menjadi pemantik untuk perubahan nyata. “Ini bukan semata kritik, ini adalah cermin untuk kita semua. Pendidikan adalah investasi jangka panjang, dan harus dikelola dengan integritas, kejelasan arah, serta pengawasan yang melekat.” pungkasnya. (AR)
