Lalu, apa gunanya otonomi jika segala pendapatan masih mengandalkan pusat?
Belanja Modal Lemah
Belanja modal adalah tolok ukur pembangunan: jalan, jembatan, fasilitas publik, sekolah, pasar.
Ketika belanja modal seret, pembangunan macet.
Maka jelas, uang ada, rakyat butuh, tapi pemerintah daerah gagal menyalurkannya.
Ini bukan lagi soal prosedur. Ini soal tanggung jawab moral dan politik kepala daerah.
Dalam kaitan persoalan keuangan itu, idealnya, daerah harus melakukan evaluasi menyeluruh.
Karena kondisi ini menuntut keberanian dari berbagai pihak. DPRK harus segera memanggil TAPD dan BPKD untuk evaluasi terbuka.
Demikian pula, Inspektorat harus melakukan audit kinerja secara menyeluruh.
Kepemimpinan anggaran bukan sekadar mengisi jabatan. Ia adalah mandat untuk menjamin hak rakyat terpenuhi, uang rakyat digunakan, dan pembangunan benar-benar terasa.
Jika anggaran gagal dikelola, maka kita sedang menyaksikan bukan hanya kegagalan birokrasi, tapi kegagalan komando.
Penulis adalah Pemerhati Kebijakan Anggaran daterah.
