Kedua penyebab itu, terjadi dalam ruang lingkup yang sepenuhnya berada di bawah kendali kepala daerah, yaitu Pj Bupati yang dijabat Cut Syazalisma.
Gagal Menunjukkan Kepemimpinan Anggaran
TAPD diketuai oleh Sekda dan BPKD bertugas melapor ke Sekda dan Pj Bupati. Artinya, tidak ada satu pun keputusan strategis anggaran yang lepas dari radar kepala daerah.
Maka, ketika realisasi rendah, PAD stagnan, dan belanja modal minim, publik berhak menilai bahwa, Pj Bupati gagal mengarahkan dan mengawasi kinerja tim anggarannya.
Seharusnya, kepala daerah
aktif mendorong percepatan belanja program prioritas dan menjadi motor penggerak dalam koordinasi lintas-OPD.
Seharusnya pula, dapat menerapkan sistem monitoring yang real-time agar serapan tidak menumpuk di akhir tahun.
Sayangnya, yang terjadi adalah sebaliknya di mana uang rakyat mengendap, dan publik tak diberi penjelasan.
PAD Jeblok
Simbol kemandekan fiskal
Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap rendah. Tidak ada inovasi pendapatan. Tidak ada upaya serius menggali potensi. Bahkan sinyal-sinyal digitalisasi dan modernisasi pengelolaan PAD tidak terdengar.
BPKD seolah hanya menjadi kasir pasif, bukan institusi strategis pengelola sumber daya daerah.
Jika pemerintah daerah tidak mampu meningkatkan PAD, maka daerah ini akan terus menjadi penonton dalam panggung otonomi.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
