”Jadi Menteri Kominfo RI itu akan kita undang untuk Rapat Kerja dengan Komite I tidak hanya berbicara mengenai Judi Online akan tetapi juga situs porno dan pinjol yang seakan tidak habisnya, selalu muncul setelah diblokir dan ini meresahkan masyarakat di daerah-daerah,” ujar Fachrul Razi.
Senator Razi menjelaskan, bahwa Pemerintah sejak tahun 2018 hingga Juli 2023, telah melakukan pemblokiran sebanyak 846.047 situs judi online. Sedangkan sejak April sampai Juni 2023, Pemerintah telah menemukan 352 platform pinjaman online ilegal serta 77 konten di Facebook dan Instagram yang menawarkan pinjaman online secara ilegal. Sedangkan untuk asusila, tidak terhitung jumlah situs yang sudah diblokir oleh Pemerintah, sampai dengan tahun 2019 sejumlah 900.000 situs telah diblokir.
Lanjutnya, walaupun berbagai upaya dan kebijakan telah dijalankan oleh Pemerintah untuk memblokir konten negatif tersebut, “kita melihat bahwa keberadaan situs Judi Online, Pinjaman Online, dan Asusila masih saja marak dan bahkan bermunculan situs-situs yang seakan tidak habisnya,” ungkapnya.
“Atas dasar ini juga, kita Komite I perlu mengundang Menteri Kominfo RI untuk mempertanyakan kebijakan pemblokiran yang dilaksanakan untuk ditinjau kembali khususnya efektivitas dan efisiensinya” tutup Razi.
