Lanjutnya; proses tahapan mutasi dan rotasi di jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang harus segera dilakukan sesuai tahapan aturan dan rekomendasi yang ada.
“Sedangkan untuk pergantian Sekda harus segera, mengingat rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DRPK) Aceh Tamiang sebagai dasar awal juga harus segera, sebab ekspektasi publik sudah lama menginginkan penggantian Sekda sesuai aturan,” ucapnya.
Sehingga konsistensi dan Integritas Pemerintahan yang bersih dan berwibawa tercapai di masa PJ Bupati Meurah Budiman, SH.
Kami Laporkan ke Inspektorat Provinsi
Desakan tak hanya datang dari LembAHtari, tapi Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda Ansor (GP-Ansor) Aceh Tamiang. Ajie Lingga, SH.
LBH GP-Ansor pun bersikap bahwa; pihaknya segera mempersiapkan laporan ke Inspektorat Provinsi Aceh.
Tak hanya itu; LBH GP-Ansor juga melaporkan kasus itu ke BKN melalui Whistle Blowing System (WBS) yang dibuat oleh BKN. Di mana, terdapat sembilan jenis pelanggaran yang bisa dilaporkan.
Lalu Melaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), “Berkas laporannya sedang kami siapkan dalam beberapa hari ini akan segera kami laporkan,” jelas Ajie.
Sebab pihaknya mengindikasikan telah terjadi pelanggaran abuse of fower, bagi kepentingan pribadi dengan menggunakan tangan-tangan di level jabatan camat.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
