Sedikitnya 4.241 Dosis Vaksin Tahap II Disuntik ke Warga Aceh Tamiang

Kepala Polisi Resor (Kapolres) Aceh Tamiang, Aceh. AKBP Imam Asfali, SIK. sudah 4.241 dosis vaksin disuntik ke warga Aceh Tamiang, Selasa, 28 Desember 2021.
example banner

 110 total views,  1 views today

Sudah 4.241 Dosis Vaksin Tahap II Disuntik ke Warga Aceh Tamiang

banner 325x300

KUALASIMPANG (MA) – Kapolres Aceh Tamiang, Aceh. AKBP Imam Asfali, SIK kepada mediaaceh.co.id. Selasa, 28 Desember 2021 mengatakan; dari 20 ribu dosis vaksin Sinovac yang tersedia sedikitnya sudah 4.241 dosis yang disuntikan kepada warga, atau setara dengan 60,3 persen tersalur di Aceh Tamiang.

Percepatan itu hasil kerja keras jajaran Polisi Resor (Polres) Aceh Tamiang, upaya pengimplementasikan dan pemhaman arti pentingnya melakukan vaksinasi.

“Kami dijajaran Polres Aceh Tamiang sudah berupaya semaksimal mungkin bekerja untuk percepatan proses vaksinasi di Aceh Tamiang. Itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 14 Tahun 2021, tentang Vaksinasi. Jadi target itu harus kita kejar, sesuai keinginan pemerintah, di tahun 2022 masyarakat Indonesia sudah tervaksin,” jelas Imam Asfali.

Untuk percepatan itu, Polres Aceh Tamiang. Gelar Gerai vaksin keliling. Upaya jemput bola untuk capaian vaksinasi di kabupaten unjung timur Aceh.

Sebagai percepatan berbagai upaya dilakukan jajaran Polres Aceh Tamiang untuk memudahkan masyarakat diwilayah hukumnya mendapat pelayanan vaksin.S

Selain memudahkan masyarakat untuk mendapat vaksin, Jajaran Polres Aceh Taminag ini tak henti – hentinya melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya masyarakat untuk divaksin. Vaksin merupakan langkah untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19.

Selain memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, Vaksin juga untuk menciptakan kekebalan tubuh terhadap virus yang saat ini sedang melanda Indonesia.

“Kita terus berupaya melakukan yang terbaik untuk masyarakat kita. Masyarakat kita harus diedukasi tentang pentingnya vaksin dalam rangka menciptakan kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity) serta memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19,” sebut Kapolres.

Kata Imam, Dengan Vaksinasi COVID-19 maka tercapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity) serta melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi,” jelasnya

Menurutnya hingga saat ini pihaknya terus gencar untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap pentingnya masyarakat untuk melakukan vaksin.

Kapolres mengatakan; Pertimbangan ditetapkannya Perpres 14/2021 yaitu beberapa ketentuan terkait pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19, cakupan keadaan kahar (force majeure), kejadian ikutan pasca pelaksanaan vaksinasi, dan pembayaran uang di muka atau uang muka untuk penyediaan Vaksin COVID-19.

Lalu; ditetapkannya Perpres 14/2021. Dasar hukum; a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); dan;

c. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66).

Hingga secara teknis; Penyediaan Vaksin COVID-19, peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan, serta distribusi Vaksin COVID-19 sampai pada titik serah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dalam pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dilakukan melalui:

a. penugasan kepada badan usaha milik negara; b. penunjukan langsung badan usaha penyedia; dan/atau; c.kerja sama dengan lembaga/badan internasional.

Lalu yang berwenang melakukan penunjukan langsung badan usaha penyedia dalam pelaksanaan COVID-19 dilakukan oleh Menteri Kesehatan.

Jenis dan jumlah pengadaan Vaksin COVID-19 melalui penunjukan langsung ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Badan usaha sebagaimana dimaksud meliputi badan usaha nasional atau badan usaha asing yang memenuhi persyaratan.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan vaksin COVID-19 melalui penugasan badan usaha milik negara, penunjukan langsung badan usaha penyedia, dan kerja sama dengan lembaga/badan internasional diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait,” Jelas Kapolres menujuk poin penting Perpres Nomor 14 Tahun 2021. [Syawaluddin].

 

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Malu Achh..  silakan izin yang punya webs...