BANDA ACEH (MA) – Bank Aceh Syariah (BAS) dikabarkan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hanya sehari sebelum pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih, Muzakir Manaf dan Fadhlullah (Mualem-Dek Fadh). Keputusan ini menuai tanda tanya besar di kalangan publik dan pengamat.
Pengamat politik dan ekonomi, Dr. Usman Lamreung, M.Si, menilai bahwa keputusan menggelar RUPS di saat pergantian kepemimpinan merupakan langkah yang tidak lazim. “Mengapa RUPS ini tidak menunggu hingga gubernur dan wakil gubernur definitif dilantik?” ujarnya, pada media lewat siaran persnya pada, Senin, (10/2).
Menurut Usman, menjelang akhir masa jabatannya, Penjabat (Pj) Gubernur seharusnya lebih fokus pada serah terima jabatan dan memastikan transisi pemerintahan berjalan lancar, bukan justru melakukan perubahan struktural di bank daerah. “Ironisnya, di saat masa tugasnya hampir berakhir, Pj Gubernur masih berusaha mengganti pejabat di Bank Aceh. Ini menimbulkan spekulasi bahwa ada kepentingan tertentu di balik keputusan ini,” tambahnya.
Politisasi Bank Aceh, kata Usman, bukan hal baru. “Sejak era Gubernur Nova Iriansyah hingga Pj Gubernur saat ini, intervensi terhadap manajemen bank daerah terus terjadi. Akibatnya, stabilitas dan pengembangan perbankan daerah terganggu.”
