Lalu ada Akuntabilitas yakni; Prinsip dalam pelayanan publik yang meliputi kepastian dan ketepatan waktu pelayanan kepada masyarakat.
Tak kalah penting ada Responsibilitas adalah; Pemerintahan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.
Selanjutnya Independen adalah; Lembaga pemerintah dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
Dan selanjutnya Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran) adalah Perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.
“Limas aspek di atas merupakan acuan dalam mengambil kebijakan, saya tidak mau kecolongan dan akhirnya dicemooh oleh pemerhati pemerintahan,” beber Armia.
Begitu juga tahapan regulasinya harus relevan tidak ngawur, yang ujuk-ujuknya menjadi parah arang dan dicap pemerintah tak tahu aturan.
“Aturan harus di atas kebijakan, kebijakan harus mengikuti aturan, seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240 Tahun 2016 Tentang Pengurusan Piutang Negara; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 77 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jadi jelas apa yang kita lakukan,” sebut Armia.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
