Menurut Hanif Dakhiri (2016) bahwa untuk meningkatkan produksi sektor maritim, kuncinya ada disumber daya manusia. Mereka harus berdaya saing sehingga mampu meningkatkan produksi secara masif, segar dan harga yang terjangkau. Nelayan juga harus mendapatkan perlindungan. Industri kelautan dan perikanan harus kompetitif sehingga pendapatan nelayan bisa membaik. Namun, untuk menjadikan perikanan sebagai industri yang kompetitif tentu tidak bisa menangkap ikan hanya dengan tombak. Perlu teknologi. Tak harus ada larangan terhadap alat tangkap nelayan.
Langkah ini penting untuk meningkatkan infrastruktur publik, penciptaan lapangan kerja, pembelajaran dan keterampilan, dan investasi swasta. Pemulihan ekonomi juga harus didukung oleh digitalisasi guna terus meningkatkan produktivitas ekonomi sehingga bisa menguatnya pertumbuhan yang sehat. Para pemangku kepentingan dapat memfasilitasi transfer teknologi dan dukungan teknis untuk perusahaan, menjadikan teknologi makin lebih murah dan menjangkau masyarakat yang lebih luas, serta membekali tenaga kerja dengan kemampuan teknologi terbaru yang akan meningkatkan kemampuan mereka sekaligus membuka peluang bagi transfer teknologi.
Mengutif Herwindo (2015) Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo) mengatakan, perselisihan antara buruh dan pengusaha yang terjadi akhir-akhir ini tidak berimbas kepada sektor usaha di bidang kelautan dan perikanan. Kekisruhan buruh-pengusaha belum atau tidak berimbas ke sektor usaha perikanan. Hal tersebut kemungkinan besar karena sistem kerja antara nelayan dengan pemilik modal didasarkan pada sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dapat bervariasi, tetapi rata-rata pembagiannya adalah 60% untuk pemilik modal.
