Lanjutnya, sementara itu bagi warga masyarakat yang juga berminat untuk maju sebagai calon gubernur/wakil gubernur, calon bupati/wakil bupati, dan calon wali kota/wakil wali kota namun tak punya “perahu”. “Partai, undang-undang juga memberi ruang maju melalui jalur perseorangan/independen,” ujarnya.
Masih pada skala politik lokal (Aceh), ada dinamisasi terhadap munculnya figur-figur yang akan masuk bursa kontestasi Pilkada 2024, ungkap Nasir Nurdin.
Ia menyebutkan, perkembangan sementara yang mencuat di lapangan atau pembicaraan di ranah publik, nama-nama yang muncul justru tokoh-tokoh yang sudah pernah menikmati empuknya kekuasaan di semua tingkatan atau tokoh-tokoh yang sudah pernah maju tapi gagal, dan kini maju lagi.
Sempat muncul penilaian Aceh itu seperti krisis kader pemimpin, katanya. Kalau pun banyak yang mendaftar sebagai bacalon kepala daerah (di level provinsi), lebih suka pada posisi ban serap, termasuk kader-kader dari partai politik nasional, imbuh Nasir.
“Fenomena ini perlu disikapi, apakah karena tidak percaya diri atau sudah bisa membaca sumbu politik ke depan dipegang oleh siapa sehingga mengambil posisi aman, meski rakyat mengharap langkah berbeda,” kata Ketua PWI Aceh.
