Pungutan di Kegiatan Sosialisasi PPKM Mikro itu Fitnah

  • Bagikan

example banner

 149 total views,  1 views today

Pungutan di Kegiatan Sosialisasi PPKM Mikro itu Fitnah, begitu penegasan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Mix Donal.

Laporan | Syawaluddin

KUALASIMPANG (MA) – Pungutan di kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, itu pernyataan fitnah, sebab tidak mendasar. Begitu ditegaskan; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Mix Donal.

Mix Donal membantah keras terkait beredarnya informasi pemungutan sejumlah uang untuk kegiatan Sosialisasi Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro COVID-19.

Bantahan keras sekaligus klarifikasi tersebut disampaikan Mix Donal melalui Realase Press di https://humas.acehtamiangkab.go.id, Senin, 12 Juli 2021.

Menurut Mix Donal, seseorang yang tidak disebutkan identitasnya tersebut, bahwa para Datok Penghulu diwajibkan untuk menyetor sejumlah dana, sehingga membuat kelimpungan dan pusing kepala untuk mencari uang agar bisa disetor karena sumber Alokasi Dana Desa (ADD) memang belum cair.

“Saya pastikan bahwa pemungutan sejumlah uang untuk kegitan yang dimaksud tidak ada,” tegas Mix Donal.

Mix Donald mengungkapkan sesuai dengan Keputusan Mendagri Nomor : 443/0619/BPD, perihal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan PPKM COVID-19 di Tingkat Desa, bahwa Posko Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pelaksanaan Satuan Tugas COVID-19 atau dengan sebutan lainnya di Desa.

Kemudian untuk keberlanjutan Posko Desa, sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa sebagai dasar dalam pembinaan sosial dan bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa.

“Pada pasal 17 dalam Surat Keputusan ini juga disebutkan Pelaksanaan COVID-19 pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari Dana Desa. Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi Kebiasaan baru,” jelas Mix Donal.

Menurut Mix Donald, semua kegiatan yang berkaitan dengan PPKM COVID-19 sudah diatur dalam keputusan Mendagri tersebut, sehingga adanya pemungutan atau pengutipan yang laporkan seseorang tersebut dipastikan tidak benar.

“Aturan sudah ada, penggunaan dana dari ADD untuk Posko Desa juga sudah ada jalur dan ketentuannya,” tegasnya sembari menambahkan bahwa pihaknya sudah menegaskan kepada seluruh 12 Camat, tidak ada pengutipan terkait sosialisasi PPKM Mikro di kampung.[*]

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *