BANDA ACEH (MA) – Bank Aceh kembali menjadi sorotan publik, terutama terkait intervensi politis dari pejabat pemerintah Aceh yang kerap berganti. Pergantian tersebut sering kali diiringi dengan campur tangan dalam manajemen Bank Aceh, yang lebih berorientasi pada kepentingan sesaat daripada pada upaya peningkatan kinerja operasional.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Lembaga Emirates Development Research (EDR), Dr. Usman Lamreung, M.Si., dalam siaran persnya, Sabtu (7/12/2024).
Menurut Usman Lamreung, salah satu isu utama adalah kekosongan posisi strategis, seperti direksi dan komisaris, yang hingga kini belum terisi oleh individu yang profesional, berintegritas, dan independen. “Kurangnya perhatian dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) menjadi salah satu faktor utama yang menghambat perkembangan Bank Aceh,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa politisasi dalam pengelolaan bank ini terus terjadi, mengganggu stabilitas operasional, serta menghambat langkah-langkah kemajuan yang seharusnya dapat dicapai.
“Kondisi ini diperburuk oleh ketidakmampuan PSP dalam menunjuk pemimpin, baik direktur utama (dirut) maupun komisaris utama (komut), yang memenuhi kriteria independensi dan integritas,” jelasnya.
