Sebaliknya, kebijakan yang diambil oleh PSP sering kali berorientasi pada kepentingan politik. Hal ini terlihat dari pemecatan dan pengangkatan pejabat yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kebijakan semacam ini mencerminkan lemahnya pemahaman PSP terhadap fungsi dan tanggung jawab mereka sebagai penjaga stabilitas dan perkembangan bank daerah,” kata Usman.
Tantangan Serupa pada BPRS Mustaqim
Usman Lamreung juga menyoroti tantangan serupa yang dihadapi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mustaqim. Meskipun berskala lebih kecil, tantangan yang dihadapi tidak jauh berbeda. Menurutnya, posisi strategis seperti direktur utama dan komisaris di BPRS Mustaqim tidak mendapat perhatian serius dari PSP.
“Akibatnya, BPRS Mustaqim terkesan berjalan tanpa arah yang jelas. Bank ini hanya berkembang seadanya, tanpa strategi kokoh untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi,” tegasnya.
Ia menilai lemahnya perhatian PSP terhadap pengelolaan bank ini mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap tanggung jawab mereka. Padahal, PSP memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan yang sesuai dengan kebutuhan institusi dan aturan yang berlaku.
Seruan untuk Reformasi
Lebih lanjut, Usman menekankan perlunya reformasi kebijakan dan manajemen yang serius dari PSP terhadap Bank Aceh dan BPRS Mustaqim. Reformasi ini, kata dia, mencakup penempatan individu yang profesional, independen, dan berintegritas pada posisi strategis, serta penghapusan intervensi politik yang merugikan.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
