Sabang, (MA) – Keputusan hasil sidang Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 04 Februari 2025 di Jakarta bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang. MK memutuskan setelah menemukan berbagai bukti adanya pelanggaran prosedural dalam proses pemungutan suara yang berujung pada ketidaksesuaian mekanisme aturan yang berlaku.
Hakim Konstitusi MK Enny Nurbaningsih menegaskan bahwasanya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 02 yang bersangkutan membuka kotak suara tanpa prosedur yang sah. Hal itu dilakukan dengan dalih mencari dua surat suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) Aceh yang dinyatakan hilang. Ironisnya, dua surat suara yang katanya hilang itu justru ditemukan di laci meja Ketua KPPS, bukan di dalam kotak suara yang dibuka.
Bahkan tidak berhenti disitu, usai kotak suara dibuka tanpa izin, KPPS langsung mencermati surat suara sah atau tidak tanpa menghitung terlebih dahulu dan mencocokkan jumlah surat suara dengan daftar hadir pemilih. Prosedur ini seharusnya wajib dijalankan dengan ketat dan tidak boleh lalai sedikit selaku Ketua KPPS yang bertanggung jawab dalam pemilih di TPS tersebut.
Pihak Hakim MK menilai tindakan ini sebagai pelanggaran fatal yang mencederai prinsip transparansi Pemilihan Umum (Pemilu). MK memutuskan untuk dilakukan PSU di TPS 02 Gampong Paya Seunara sudah sesuai keputusan dan harus dilakukan dalam waktu maksimal 45 hari setelah putusan MK dibacakan.
