Sepertinya penunjukan kepala dan wakil kepala BPKS yang baru tidak dilakukan secara terbuka, dan tidak melalui fit and proper test. “Kita sangat sayangkan dengan carut marut masalah internal manajemen BPKS, DKS tidak melakukan evaluasi menyeluruh dan reformasi internal,” tegas Usman.
Lalu ada kesan bahwa; dalam penunjukan kepala dan wakil kepala lebih pada pertimbangan politik, rekomendasi orang dalam, bukan melalui penjaringan secara terbuka.
Padahal BPKS saat ini butuh kepemimpinan yang andal, cakap dan mampu membangun komunikasi dengan Jakarta. Apalagi anggaran BPKS semakin berkurang dan memang membutuhkan sosok kepemimpinan manajerial mumpuni dan menjalankan amanah UU tentang tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) BPKS.
PJ Gubernur sebagai Dewan Kawasan Sabang tidak mempertimbangkan dan reformasi internal manajemen BPKS. Seharusnya sudah selayaknya melakukan reformasi manajemen internal BPKS termasuk mengganti Deputi dan Dewan Pengawas sebagai penyegaran internal.
Sejurus itu, beberapa bulan terakhir ini Plt. Martunis sudah melakukan reformasi manajemen internal, jangan sampai setelah ditinggalkan Martunis, masalah internal kembali terjadi.
Usman menilai, BPKS semakin kesini semakin tidak bermanfaat untuk masyarakat Sabang-Pulo Aceh secara khusus, amanah UU untuk membuka free port semakin tidak jelas.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
