Banda Aceh (MEDIAACEH)-Perencanaan merupakan hal penting yang perlu dipersiapkan dengan matang sebelum menjalankan suatu kegiatan. Tanpa perencanaan, sebuah kegiatan yang sukses dan memiliki tolak ukur tidak dapat tercapai dengan baik. Karena kegiatan yang baik, akan dinilai dari luaran yang dihasilkan.
Melihat pentingnya perencanaan terutama dalam usaha mengembangkan kawasan peternakan di Aceh, Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh bekerja sama dengan pakar pengembangan usaha peternakan dari IPB (Institut Pertanian Bogor), Prof. Luki Abdullah mencari beragam masukan dan pemetaan guna mendapatkan master plan yang tepat untuk pengembangan lokasi peternakan yang sesuai dengan perencanaan yang lebih besar.
Salah satu upaya untuk mencari masukan baik kendala dan saran, Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh menggelar pertemuan terbatas dalam bentuk “Kegiatan Pertemuan Perencanaan Pengembangan Kawasan Peternakan Aceh Tahun 2017” di aula Oasis Hotel, Lueng Bata, Banda Aceh, Senin, 16 Oktober 2017.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir dari berbagai unsur SKPA lainnya yang punya kaitan dengan penetapan kawasan peternakan, seperti SKPA bidang kehutanan, pertanian, perizinan dan penanaman modal hingga perkebunan.
Acara yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh, drh. Zulyazaini Yahya, M.Si itu turut menghadirkan pembicara dari unsur SKPA terkait, seperti Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Drs H Hasanuddin Darjo, MM, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Aceh, Saminuddin B Tou, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Aceh yang diwakili Kabid Perencanaan, Syarifah Zulfa. Acara tersebut juga diikuti peserta dari unsur perencanaan Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh serta utusan dinas terkait, guna sama sama membahas kendala pengembangan kawasan peternakan di Aceh.
Dalam pidato pembukaan, Kepala Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh, drh Zulyazaini Yahya, M.Si menyampaikan, tujuan kegiatan tersebut adalah untuk menyususn Master Plan kawasan peternakan Aceh yang mendukung kebijakan Kementerian Pertanian dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan kawasan berbasis komoditas. Selain itu, kegiatan pertemuan ini dapat mengarahkan perencanaan agar selaras dengan kebijakan nasional, terutama penyediaan pedoman bagi para perencana dan pengambil keputusan di provinsi, kabupaten dan pemangku kepentingan lainnya.
“Sasarannya bagaimana data secara detail tentang daerah yang akan dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan kawasan peternakan terpadu Provinsi Aceh tersedianya data informasi baik aspek sosial, ekonomis, hukum dan teknis,” ujar kadis Dinkeswannak Aceh ini.
Untuk itu, dari kegiatan pertemuan tersebut dapat disusun secara lengkap rencana kebutuhan infrastruktur, fasilitas produksi dan fasilitas penunjang kawasan peternakan, sumber pembiayaan yang berkelanjutan dan lainnya.
“Kebijakan operasional pembangunan pertanian secara keseluruhan telah dituangkan dalam Permentan Nomor 50/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, dimana di dalamnya diatur tentang optimalisasi komoditas unggulan,” urai Zulyazaini Yahya.
Setelah acara resmi dibuka, para pemateri dari unsur dinas terkait turut memaparkan materi masing masing menurut perspektif instansi dan kewenangannya. Meskipun banyak terdapat perbedaan pendekatan dalam memajukan sektor pertanian di Aceh, diharapkan melalui pertemuan tersebut terbangun sinergisitas antar dinas dalam mengembangkan program masing masing sehingga dapat mencegah tumpang tidih kegiatan yang merugikan masyarakat dan negara.
“Kita sedih melihat kondisi rakyat, dengn luas lahan yang ada, masyarakat tidak mampu bangkit dari kemiskinan, malah banyak lahan masyarakat diklaim jadi kawasan HGU. Kita harus membela masyarakat, dan jangan sampai investor yang masuk ke Aceh malah menjadi beban rakyat,” tegas Hasanuddin Darjo dalam sesi tanya jawab. (MU)
