Taufik menilai, meskipun miliaran rupiah anggaran dikabarkan telah dikucurkan untuk penanganan banjir, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Sejumlah warga terdampak, kata dia, masih menghadapi keterbatasan akses, hunian yang tidak layak, serta minimnya dukungan untuk memulihkan mata pencaharian.
“Yang paling memprihatinkan adalah beban psikologis masyarakat. Mereka sudah terlalu sering didata, sudah terlalu sering mendengar janji bantuan rumah, bantuan usaha, dan kompensasi. Tapi realisasinya belum jelas. Ini berbahaya karena bisa menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintah,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi penggunaan anggaran bencana guna mencegah munculnya spekulasi dan dugaan penyimpangan. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci agar publik dapat mengawasi sekaligus memastikan bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak.
Selain penanganan jangka pendek, Taufik menekankan perlunya langkah serius dalam pemulihan lingkungan dan perbaikan tata kelola ekosistem. Kerusakan hutan, sedimentasi sungai, dan lemahnya pengawasan tata ruang harus menjadi perhatian utama agar bencana serupa tidak terus berulang.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
