ACEH | MA – Sebagai daerah yang memiliki status otonomi khusus (Otsus), Aceh seharusnya mampu menunjukkan lompatan signifikan dalam pembangunan sektor pendidikan. Namun hingga kini, tanda-tanda kemajuan yang diharapkan belum juga tampak. Hal ini disampaikan Wakil Rektor Universitas Abulyatama (Unaya) Banda Aceh, Dr. Usman Lamreung, M.Si dalam siaran persnya kepada media, Jumat (23/5/2025).
“Pergantian kepemimpinan tidak dibarengi dengan kesinambungan kebijakan. Program prioritas seperti peningkatan kualitas guru, perbaikan sarana dan prasarana, serta mutu pembelajaran tidak dijalankan secara konsisten dan terukur,” kata Usman.
Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan stagnasi yang berdampak langsung pada kualitas lulusan dan rendahnya daya saing daerah. Masyarakat pun terus mempertanyakan efektivitas pemerintah dalam membenahi sistem pendidikan yang terkesan hanya berputar dalam siklus birokrasi dan kepentingan politik.
Usman menjelaskan bahwa persoalan utama terletak pada absennya keberlanjutan program. Banyak inisiatif positif yang terhenti saat terjadi pergantian pejabat dinas. Hal ini karena arah kebijakan kerap berubah mengikuti visi masing-masing pejabat baru. Akibatnya, banyak program kehilangan arah, tidak memiliki tolok ukur capaian yang jelas, dan lemah dalam aspek akuntabilitas.
