Lebih memprihatinkan lagi, kata Usman, adalah adanya politisasi anggaran yang kerap menghambat jalannya program pendidikan. Dukungan legislatif sering kali terjebak dalam kepentingan politik jangka pendek. Dokumen perencanaan strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) hanya menjadi formalitas belaka, sementara program-program ‘titipan’ tanpa dasar kebutuhan riil di lapangan justru mendominasi.
Dalam konteks ini, Usman menegaskan bahwa Aceh membutuhkan arah kebijakan pendidikan yang kuat, berkelanjutan, dan berbasis pada kebutuhan lokal. Ia mendorong agar gubernur menetapkan kebijakan jangka panjang minimal 20 tahun, yang menjadi pedoman semua pemangku kepentingan dan dilaksanakan lintas periode politik.
“Sinergi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, serta koordinasi antar lembaga pendidikan menjadi hal mutlak. Tanpa hal itu, mimpi mencetak lulusan yang unggul, inovatif, dan berakhlak hanya akan menjadi wacana tanpa realisasi,” pungkasnya.(Sayed Panton)
Halaman : 1 2
