Pejabat Gubernur Aceh Harus ‘Multilinear’

Usman Lamreung.
example banner

 54 total views,  2 views today

Pejabat Gubernur Aceh Harus ‘Multilinear’

banner 325x300

BANDA ACEH (MA) – Pejabat (Pj) Gubernur Pemerintah Aceh, harus orang yang dapat memahami kepentingan Multilinear, agar rakyat Aceh tidak terzalimi oleh kepentingan politik praktis kelompok-kelompok tertentu.

Begitu penegasan Usman Lamreung, Civitas Akademisi, Universitas Abulyatama Aceh. Pada mediaaceh.co.id. Sabtu, 21 Mei 2022 di Banda Aceh.

Usman mengatakan; Pj Gubernur Aceh harus paham karakter sosial budaya, reformasi tata kelola pemerintahan, mampu menjembatani komunikasi politik Aceh-Jakarta, mampu membangun komunikasi politik legislatif dan eksekutif, masalah kemiskinan, korupsi, keberlanjutan program JKA, investasi, pengangguran, pengurangan dana otsus, penyelesaian kisruk MAA, revisi UUPA dan berbagai masalah lainnya.

Mengingat isu kandidat Pj Gubernur Aceh semakin hot dibicarakan seantero Aceh, rakyat Aceh berharap pada pemerintah pusat menunjuk Pj Gubernur orang yang tepat. Faham tentang Aceh secara menyeluruh (Linear).

Apalagi Gubernur Aceh, Nova Iriansyah akan berakhir masa tugasnya pada tanggal 5 Juli 2022 mendatang. Masih tersisa dua bulan lagi pemerintahannya.

Dengan berakhirnya masa tugas Nova, pemerintah pusat mengangkat seorang Pejabat (Pj) untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur yang ditinggalkan Nova Iriansyah.

Isu Pj Gubernur yang mencuat dalam berbagai media dan dijagokan publik Aceh adalah Safrizal ZA Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Indra Iskandar Sekjen DPR RI, Teuku Iskandar dan desas-desus juga muncul dari kalangan militer.

Sehingga memunculkan pro dan kontra dari public Aceh, malah ada penolakan yang disuarakan oleh kelompok sipil menolak Pj Gubernur Aceh dari kalangan militer.

Sesuai dengan aturan, yang berwenang menunjuk Pj Gubernur adalah pemerintah pusat diusulkan Menteri Dalam Negeri kepada Presiden, dan Presiden memilih salah satu calon Pj Gubernur yang diusulkan. Artinya Pj Gibenrur yang ditunjuk searah dengan program pemerintah pusat.

Sebagai rakyat Aceh berharap pada pemerintah pusat menunjuk Pj Gubernur Aceh benar-benar memahami berbagai masalah seperti tata kelola pemerintahan, korupsi, kemiskinan, pengangguran, macetnya investasi, kisruk MAA, kisruh legislatif-eksekutif, macetnya komunikasi politik Aceh-Jakarta, persiapan PON Aceh-Sumut, kultur sosial budaya, dan berbagai masalah dalam pembangunan yang belum selesai.

Calon Pj Gubernur yang ditunjuk harus berpihak pada pembangunan Aceh, selama 2.5 tahun punya strategi Aceh keluar dari kemiskinan, mampu membangun harmonisasi Pusat-Aceh, menjembatani berbagai masalah politik dengan pemerintah pusat, keberlanjutan dana otsus, keberlanjutan program JKA, pemberantasan korupsi, syariat Islam, mendamaikan kisruk MAA dan lainnya.

Pj Gubernur kedepan berbeda dengan sebelumnya, Pj Gubernur kedepan ini rentang waktu yang lama, 2,5 tahun, tentu tidak hanya fokus persiapan pelaksanaan pemilu dan pilkada, namun melanjutkan berbagai program yang ditinggalkan Gubernur sebelumnya yang tertuang dalam RPJM. Maka rakyat Aceh berharap pada Presiden Jokowi mempertimbangkan dengan bijaksana menunjuk Pj Gubernur yang tepat, cerdas, tegas, peduli dan merakyat.

“Rakyat Aceh berharap Pj Gubernur benar-benar pro rakyat, dekat dengan rakyat dan memahami apa yang diinginkan rakyat Aceh. Dengan sisa dana otsus, Pj Gubernur mampu memperiotaskan program-program untuk kepentingan pembangunan Aceh, pengentasan kemiskinan, membuka lapangan kerja, investasi, melanjutkan program rumah dhuafa dan Aceh dalam damai,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Emirate Devlopment Research (EDR).

Usman Lamreung dalam wawancara beberapa akademisi, mereka berharap Pj Gubernur memahami Aceh secara kultural, religius, maupun politik. Ini adalah kunci utama dalam melanjutkan berbagai program pembangunan Aceh. Jangan sampai Pj Gubernur yang ditunjuk hanya partisipan saja, hanya diuntungkan para elit, tetapi rugi pada rakyat Aceh.

Harapannya rakyat adalah putra terbaik Aceh, namun bila ditunjuk adalah bukan putra Aceh, tidak hanya memahami kultur budaya dan politik Aceh.

Namun juga harus memahami kondisi Psikologis rakyat Aceh yang hari ini sudah sangat kecewa dengan pemerintahan Gubernur Nova. Pj Gubernur harus juga mampu mengevaluasi RPJM secara menyuluruh, karena program Aceh hebat sepertinya banyak gagal.

“Artinya dua tahun setengah Pj harus mempu merealisasikan program pembangunan Aceh pro rakyat dan benar benar untuk kepentingan rakyat Aceh,” pungkasnya. [Syawaluddin].

banner 325x300
Penulis: SyawaluddinEditor: Syawaluddin Ksp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Malu Achh..  silakan izin yang punya webs...