Pejabat Gubernur Aceh Harus ‘Multilinear’
BANDA ACEH (MA) – Pejabat (Pj) Gubernur Pemerintah Aceh, harus orang yang dapat memahami kepentingan Multilinear, agar rakyat Aceh tidak terzalimi oleh kepentingan politik praktis kelompok-kelompok tertentu.
Begitu penegasan Usman Lamreung, Civitas Akademisi, Universitas Abulyatama Aceh. Pada mediaaceh.co.id. Sabtu, 21 Mei 2022 di Banda Aceh.
Usman mengatakan; Pj Gubernur Aceh harus paham karakter sosial budaya, reformasi tata kelola pemerintahan, mampu menjembatani komunikasi politik Aceh-Jakarta, mampu membangun komunikasi politik legislatif dan eksekutif, masalah kemiskinan, korupsi, keberlanjutan program JKA, investasi, pengangguran, pengurangan dana otsus, penyelesaian kisruk MAA, revisi UUPA dan berbagai masalah lainnya.
Mengingat isu kandidat Pj Gubernur Aceh semakin hot dibicarakan seantero Aceh, rakyat Aceh berharap pada pemerintah pusat menunjuk Pj Gubernur orang yang tepat. Faham tentang Aceh secara menyeluruh (Linear).
Apalagi Gubernur Aceh, Nova Iriansyah akan berakhir masa tugasnya pada tanggal 5 Juli 2022 mendatang. Masih tersisa dua bulan lagi pemerintahannya.
Dengan berakhirnya masa tugas Nova, pemerintah pusat mengangkat seorang Pejabat (Pj) untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur yang ditinggalkan Nova Iriansyah.
