“RSUDZA bukan milik segelintir penguasa, tapi ada kami yang membuat sistem terus bergerak,” begitu tulis slogan di atas kertas karton berwarna putih.
“Kami menuntut Transfaransi pembayaran pelayanan,” tulis slogan lain lagi. Pelaksana Harian (PLH) Direktur RSUDZA Arifatul Khorida menanggapi santai, namun memperlihatkan sikap serius.
Sebab yang dihadapi juga bukan dari kalangan pendemo luar, tetapi orang dalam sendiri [Nakes] yang belum diberesi tanggung jawabnya dari manajemen RSUDZA.
Gegara demo, praktis pelayanan RSUDZA kepada pasien bergeming. Tanpa ada pelayanan sedikitpun, kecuali di Poli.
Pun begitu, mereka juga tidak bisa menerima pasien dengan serta Merta, sebab ada nomenklaturnya yang harus dipenuhi pasien.
Ambil nomor antrean dan menunggu di panggil pada loket pendaftaran pasien yang melakukan perobatan jalan. Di pos ini yang terhenti aktifitasnya sama sekali nol.
Demo memang tidak berlaku lama, hanya kisaran 3 jam saja, tapi cukup membuat pelayanan RSUDZA menjadi porak poranda.
Gunjingan dan cacian pedas pun meluncur dari mulut keluarga pasien. Kata-kata kasar dan tak senonoh terucap. Konsekuensi lembaga berbasis pelayanan.
Saat memasuki ruangan loket antrean pendaftaran, suara orang mencaci maki pelayanan RSUDZA bergemuruh. Seisi ruangan saling berbicara menyalahkan Nakes.
