SERANG | MA – Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berjalan di Provinsi Banten menuai kritik tajam. Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Musa Weliansyah, menuding adanya praktik koruptif sistematis mulai dari penggelembungan harga (mark-up) hingga distribusi menu yang tidak layak konsumsi.
Menu Tak Layak dan Pelanggaran Spesifikasi
Musa mengungkapkan temuan lapangan yang memprihatinkan terkait kualitas makanan yang dibagikan kepada siswa dan ibu hamil selama bulan Ramadhan. Ia menyebut banyak paket makanan yang tidak sesuai spesifikasi kesehatan dan gizi contoh kasus di SMKN 1 Wanasalam dan SDN 1 Malimping terdapat buah pir yang busuk dan makanan yang tidak sesuai anggaran.
“Saya mengutuk keras distribusi MBG yang asal-asalan. Kami menemukan buah-buahan busuk, serta kurma yang kering dan berjamur. Ini sangat ironis, program yang tujuannya meningkatkan gizi justru memberikan makanan yang membahayakan kesehatan,” ujar Musa dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/2).
Indikasi Maladministrasi: Distribusi “Rapel” 3 Hari
Selain kualitas makanan, Musa menyoroti kejanggalan pada skema distribusi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menemukan fakta bahwa makanan dibagikan sekaligus untuk jatah tiga hari.
