Praktik ini dinilai janggal karena setiap paket MBG mencakup biaya sewa dapur dan penyediaan wadah (ompreng) harian.
“Jika makanan diberikan sekaligus untuk tiga hari, muncul pertanyaan besar: dikemanakan biaya sewa dapur dan operasional untuk dua hari sisanya? Ini bukan sekadar teknis, tapi ada potensi kerugian negara yang nyata,” tegas politisi PPP tersebut.
Celah Korupsi dan Lemahnya Pengawasan
Musa menilai program MBG saat ini menjadi celah baru bagi oknum untuk melakukan “bancakan” atau korupsi berjamaah. Berdasarkan analisisnya, terdapat dugaan mark-up harga rata-rata Rp 2.000 per siswa dibandingkan harga pasar.
Ia merinci beberapa poin krusial yang menjadi titik lemah program:
Ketidaksesuaian Harga: Menu seperti roti dan kue kering yang disajikan serupa dengan produk warung kelontong, namun dipatok dengan harga jauh lebih mahal.
Kongkalikong Oknum: Diduga adanya kerja sama tidak sehat antara oknum Kepala SPPG, akuntan, dan pemilik vendor dapur/yayasan.
Lumpuhnya Satgas: Satgas MBG di tingkat Kabupaten/Kota hingga Kecamatan dinilai tidak berfungsi, sehingga keluhan masyarakat dan orang tua murid diabaikan.
“Hasil usaha dari memotong hak gizi anak sekolah ini bukan sekadar korupsi, tapi haram hukumnya jika menu yang disajikan tidak sesuai spesifikasi,” kata Musa.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
