TAPAKTUAN | MA — Merebaknya sinyalemen penyalahgunaan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas di Aceh Selatan (Asel) di sebut-sebut akibat lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.
Demikian opini yang berkembang di Aceh Selatan menyusulnya menyeruaknya penyelewengan dana BOK Puskesmas Drien Jalo Meukek, dalam dua hari belakangan.
Sekretaris Komisi IV DPRK Aceh Selatan Novi Rosmita, Jumat, (26/9/2025), enggan memberikan tanggapan atas penilaian Dinkes Aceh Selatan lemah melakukan pengawasan terhadap Puskesmas di kabupaten itu karena dia belum tahu secara detail tentang persoalannya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Selatan Yuhelmi, tidak merespon permintaan tanggapan atas pendapat sebagian pihak yang mengatakan, Dinkes tidak melakukan pengawasan.
Sekretaris Dinkes Aceh Selatan Faizah Abbas, meminta agar masalah ini langsung saja dikonfirmasi kepada Plt. Kadis Dinkes Asel.
“Kepada Pak Kadis ya bang, mungkin Pak kadis lagi konfirmasi kepada Kepala puskesmas (Kampus),” kata Faizah melalui pesan singkat WhatsApp, Jumat, (26/9/2025).
Sebelumnya, berkembang tudingan atas dugaan penyelewengan BOK Drien Jalo Meukek itu semisal gunung es yang hanya terlihat puncaknya.
“Bisa jadi di bawahnya lebih besar dan disinyalir dapat terjadi di seluruh Puskesmas di Aceh Selatan” kata sumber yang layak dipercaya.
Sebagaimana diberitakan salah satu media lokal di Aceh Selatan, Kepala Puskesmas Juwita bersama Bendahara diduga kuat terlibat dalam praktik penyelewengan pengelolaan dana BOK di lembaga kesehatan itu.
Menurut media yang mengutip sumber, mengungkapkan, anggaran untuk pemberian makanan tambahan (PMT) yang seharusnya disalurkan setiap bulan kepada 34 penerima, nyatanya hanya diberikan sekitar 17 paket.
Bahkan, di salah satu desa, jumlah penerima hanya 15 orang, sementara sisa anggaran tetap diklaim dalam laporan pencairan.
“Seharusnya PMT diberikan penuh sesuai aturan setiap bulan, tapi faktanya tidak. Ada yang hanya dapat separuh, ada desa yang cuma 15 orang menerima, padahal seharusnya 34 orang penerima dan tetap dilaporkan, l” kata sumber tersebut.
Dugaan lain juga mencuat terkait uang piket rawat inap dan menyebutkan, adanya tenaga honor yang tidak masuk dalam daftar piket, namun tetap menerima transfer dana ke rekening masing-masing.
Anggaran PMT yang semestinya dikelola oleh penanggung jawab program justru dikirim ke rekening pribadi adik pengelola keuangan dengan nominal mencapai puluhan juta rupiah.
“Uang itu bukan masuk ke penanggung jawab, tapi langsung dikirim ke rekening adik pengelola keuangan,” kata sumbe
Program penanganan gizi buruk, tidak menyentuh masyarakat yang mestinya mendapat bantuan senilai Rp16.500/ hari selama kurang lebih 56 hari. Namun, hanya diberikan berupa tiga potong kue.
Masyarakat berharap pihak berwenang segera turun tangan untuk menyelidiki dugaan penyimpangan dana kesehatan ini, agar pelayanan publik benar-benar berpihak pada rakyat.
Menurut media online Kupas.co, Kepala Puskesmas Drien Jalo, Juwita, belum memberikan klarifikasi terhadap masalah itu.(Maslow Kluet).
