Bahkan korban yang masih berada di tenda darurat, selama memenuhi kriteria dan tidak tinggal di huntara resmi.
Artinya, tinggal di tenda darurat tidak otomatis menutup peluang menerima DTH, sepanjang yang bersangkutan termasuk kategori rumah rusak berat atau tidak layak huni dan diusulkan secara resmi oleh pemerintah daerah.
Namun, penetapan penerima tetap melalui verifikasi ketat berbasis by name by address, dan harus ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah sebelum diajukan ke BNPB.
BESARAN DAN DURASI BANTUAN
BESARAN DTH yang diterapkan saat ini adalah; Rp600.000 per KK per bulan, Jangka waktu umumnya 3 bulan, dibayarkan setiap bulan.
Skema ini telah diterapkan dalam penanganan bencana banjir dan longsor terbaru di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebagai bagian dari kebijakan transisi darurat nasional.
DASAR HUKUM YANG MENGIKAT
PEMBERIAN Dana Tunggu Hunian memiliki landasan hukum yang jelas, antara lain; Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP).
Petunjuk Teknis Bantuan Dana Tunggu Hunian (misalnya Juklak Nomor 1 Tahun 2023), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
Dengan kerangka ini, DTH bukan kebijakan darurat tanpa arah, melainkan instrumen negara yang sah, terukur, dan dapat diaudit.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
