”Langkah pertama kami menyurati KPA Dinas PUPR, APIP, BPKP Perwakilan Aceh, LKPP dan ke Komisi Pengawasan Persaingaan Usaha (KPPU),” sebut Agem.
Agem menduga telah terjadi persaingan tender proyek yang tidak sehat di Aceh Tamiang. Pasalnya, bila alasan batal tender hanya gegara evaluasi penawaran, seharusnya dirincikan apa yang harus dievaluasi, sehingga tidak terulang salah lagi.
”Kami gagal paham dengan alasan re-tender yang diumumkan tanggal 4 Maret 2021 tersebut. Anehnya lagi pada tanggal 6 Maret 2021 pengumuman re-tender itu sudah hilang tidak bisa diakses lagi dari laman LPSE Aceh Tamiang. Kami bersama Gapensi akan melaporkan ke penegak hukum salah satunya KPK untuk menelusuri praktik-praktik yang terindikasi koruptif di Aceh Tamiang,” ungkapnya.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tamiang Edy Mofizal melalui Kabid Bina Marga yang juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada proyek batal tender tersebut, Baihaki Ahyat dikonfirmasi mengatakan, tidak tahu adanya pengumuman re-tender tersebut. Setahu dia kalau sudah pengumuman baru diserahkan ke KPA.
”Mungkin itu belum ke ranahnya kami, masih ranah ULP. Kadang meskipun batal belum diajukan pengumuman, kayaknya belum ranah ke kami,” sebutnya.
