Tak hanya itu, Ichsan juga melaporkan, atas tindakan yang dianggap sepihak, dengan melayangkan surat ke Polda dan Kejati Aceh.
Sikap kekanak-kanakan ULP, tidak pada rule-nya, keluar dari sisi-sisi keprofesionalismean unit itu. Dalam suratnya, Ichsan minta Polda dan Kejati untuk mengusut kasus tersebut hingga tuntas.
Indikasi kongkalikong antara ULP dan perusahaan yang memperoleh pekerjaan. “Alasan kelaksiknya tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran. Aneh ini,” Kata Ichsan, Kamis, 18 Maret 2021 pada mediaaceh.co.id di Karang Baru.
Tiga paket proyek yang dire-tender itu; pembangunan jalan Tahun Anggaran (TA) 2021, senilai miliaran rupiah di Kabupaten Aceh Tamiang.
Alasannya tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran. Hal ini diketahui rekanan setelah menerima e-mail dari Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja-ULP) setempat beberapa hari lalu.
Namun para rekanan yang mengikuti lelang proyek tersebut menganggap alasan dilakukan pembatalan (re-tender) tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dimana, pada pasal 39 ayat 1 huruf C menyebutkan metode penawaran penyediaan barang, pekerja konstruksi dan jasa lainnya dengan cara penawaran harga terendah.
