“Karena harga penawaran tertinggi yang menang maka kami sanggah, karena tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” sebutnya.
Selain menyanggah Pokja II ULP terkait indikasi ‘main mata’ pada hasil evaluasi, Muhammad Ichsan juga menembuskan masalah ini kepada pihak berwenang yaitu kepada KPPU Wilayah I Sumatra Utara, Direskrimsus Polda Aceh, BPKP Perwakilan Aceh dan LKPP di Jakarta.
“Kami minta kepada pihak berwenang dapat mengaudit, atas proyek yang menggunakan sumber dana anggaran pemerintah. Patut diduga ada perbuatan KKN yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif,” kata dia.
Hal yang sama juga dilakukan oleh PT. Rekayasa, yang melakukan sanggah terhadap paket pekerjaan pembangunan jalan AMD Desa Durian-Simpang 3 Alur Kersik, Matang Tepah -Seneubok Dalam, lelang paket pekerjaan peningkatan jalan Sungai Liput-Tanjung Mancang dan lelang pekerjaan pengaspalan jalan Alur Hitam-Jambo Rambong.
“Dalam surat sanggahan tersebut, pihaknya mendapatkan indikasi kerugian negara yang dilakukan pokja berdasarkan hasil evaluasi dan penetapan pemenang lelang pada pakerjaan pembangunan jalan AMD Desa Durian-Simpang 3 Alur Kersik, Matang Tepah -Seneubok Dalam, lelang paket pekerjaan peningkatan jalan Sungai Liput-Tanjung Mancang dan lelang pekerjaan pengaspalan jalan Alur Hitam-Jambo Rambong,” ujar Direktur PT Rekayasa, Wien Adinata, ST.
