JAKARTA | MA — Pemerintah Indonesia melalui entitas pengelola investasi baru, Danantara, tengah menyiapkan langkah besar untuk mengeksekusi komitmen belanja raksasa ke Amerika Serikat senilai total US$ 28,5 miliar (sekitar Rp 445 triliun).
Kesepakatan ini mencakup rencana pembelian 50 unit pesawat Boeing untuk maskapai pelat merah (Garuda Indonesia, Citilink, atau Pelita Air) serta komitmen impor energi fosil berupa Liquefied Natural Gas (LNG) dan minyak mentah senilai Rp 235 triliun. Langkah ini diambil pemerintah sebagai strategi untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dengan AS guna mendapatkan kuota tarif 0% bagi produk ekspor padat karya Indonesia seperti tekstil dan sepatu.
Menanggapi kebijakan tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Denny Charter, melontarkan Kecaman. Ia menilai kesepakatan dagang ini bersifat asimetris dan berfungsi sebagai “biaya tebusan” (ransom) yang mengorbankan stabilitas finansial jangka panjang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) demi keuntungan jangka pendek di sektor ekspor.
Analisis Kritis: Bom Waktu di Sektor Penerbangan dan Energi
Denny membedah tiga dampak fatal yang akan menghantam postur keuangan negara jika komitmen ini dipaksakan:
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
