KPK menilai pelaksanaan koordinasi penanganan perkara tipikor di wilayah Provinsi Sulut sudah berjalan baik dan berharap koordinasi serta kinerja dapat ditingkatkan sebagai wujud komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi.
Namun demikian, KPK juga mencatat masih ada beberapa kendala dalam penanganan tipikor. Antara lain terkait tingginya ekspektasi masyarakat terhadap penuntasan penanganan tipikor yang belum diimbangi dengan kemampuan dan kinerja para APH. Selain itu, juga masih terdapat peraturan perundang-undangan yang multitafsir.
“Masih adanya ego sektoral masing-masing instansi atau lembaga, kemudian adanya gugatan pra peradilan yang terkadang mempengaruhi kepastian dalam penanganan tipikor. Selain itu juga terdapat pandangan di masyarakat terkait masih lemahnya pengenaan sanksi hukuman bagi pelaku tipikor sehingga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja APH,” terang Yudhiawan.
Karenanya, Yudhiawan menambahkan, KPK secara khusus meminta penyelesaian segera, mengingat dampak korupsi telah melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, serta merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.
“Oleh karena itu, kita semua harus menyadari sepenuhnya bahwa tanpa kerja sama antar lembaga penegak hukum dan instansi terkait, serta partisipasi aktif masyarakat, maka tugas pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi tidak efektif,” pungkas Yudhiawan. [Syawaluddin].
