Selain itu, ia juga mendorong pemerintah daerah mulai membuka peluang kerja sama dengan lembaga keuangan lain yang dinilai lebih responsif terhadap kebutuhan daerah dalam kondisi darurat maupun pemulihan.
“Pemerintah daerah membutuhkan mitra yang benar-benar hadir membantu daerah di saat kritis, bukan sekadar formalitas kerja sama saja,” katanya.
Tantangan Fiskal dan Harapan Publik
BESARNYA kebutuhan belanja daerah dibandingkan pendapatan menunjukkan tantangan fiskal yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pada 2026 tidaklah ringan.
Di satu sisi, pemerintah dituntut menjaga stabilitas pembangunan daerah. Namun, di sisi lain, kebutuhan rehabilitasi infrastruktur, pemulihan ekonomi warga, serta penanganan dampak banjir membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar.
Kondisi tersebut menjadikan peran DPRK Aceh Tamiang semakin penting dalam memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Masyarakat kini menaruh harapan besar terhadap implementasi APBK 2026 agar tidak berhenti pada pengesahan administratif semata, melainkan mampu menghadirkan solusi nyata bagi persoalan daerah.
Titik Awal Perjalanan Baru Aceh Tamiang
PENGESAHAN APBK 2026 menjadi titik awal perjalanan baru Aceh Tamiang dalam menghadapi tantangan pascabencana dan tekanan pembangunan daerah.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
