Rapat yang berlangsung di Gedung DPRK Aceh Tamiang itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon, S.H., didampingi Wakil Ketua I Syaiful Bahri dan Wakil Ketua II Muhammad Nur.
Turut hadir Wakil Bupati Aceh Tamiang, Ismail, S.E.I., anggota DPRK, serta para kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).
Dalam sidang tersebut, DPRK bersama pemerintah daerah menyepakati struktur APBK 2026 dengan rincian pendapatan daerah sebesar Rp1.176.638.098.477.
Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp1.304.179.227.027.
Adapun penerimaan pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp128.791.128.550, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.250.000.000.
Pengesahan qanun APBK itu menjadi tahapan penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan keberlangsungan program pembangunan, pelayanan publik, serta percepatan pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh Tamiang.
Peran Strategis Pimpinan DPRK dalam Pengawalan Anggaran
DALAM jalannya sidang, pimpinan DPRK Aceh Tamiang terlihat aktif mengawal pembahasan hingga proses pengambilan keputusan.
Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon, S.H., menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif agar APBK 2026 benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
