Kehadiran Wakil Ketua I Syaiful Bahri dan Wakil Ketua II Muhammad Nur juga memperlihatkan soliditas unsur pimpinan dewan dalam memastikan seluruh tahapan pembahasan berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
Paripurna tersebut berlangsung dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi, pembacaan keputusan DPRK, hingga penandatanganan persetujuan bersama antara DPRK dan pemerintah daerah terhadap rancangan qanun APBK Tahun 2026.
Momentum itu sekaligus menunjukkan fungsi pengawasan dan penganggaran DPRK berjalan secara aktif di tengah tuntutan publik terhadap transparansi penggunaan anggaran daerah.
Pemulihan Pascabanjir Jadi Fokus Utama
DALAM sambutannya, Wakil Bupati Aceh Tamiang, Ismail, S.E.I., menyampaikan ketidakhadiran Bupati Aceh Tamiang disebabkan adanya agenda mendesak terkait pembahasan hunian tetap bagi korban banjir serta kunjungan kerja dari Kementerian Dalam Negeri.
Ismail menegaskan, struktur APBK 2026 harus berpihak kepada masyarakat terdampak bencana dan tidak lagi menggunakan pola kebijakan anggaran yang bersifat biasa.
“Dampak banjir ini sangat besar. Kondisi pascabencana tidak bisa kita sikapi dengan pola anggaran yang biasa-biasa saja. Anggaran ke depan harus menjadi jawaban nyata atas persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini,” ujar Ismail.
Menurutnya, pemerintah daerah harus menjadikan APBK sebagai instrumen percepatan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang terdampak langsung oleh banjir.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
