Kebijakan sepihak itu menyulut bara kecemburuan sosial. Bagi warga desa lain yang sama-sama hidup berdampingan dengan sumur migas, keputusan tersebut seolah menegaskan bahwa mereka “tidak cukup dekat” untuk diakui sebagai bagian dari komunitas terdampak.
“Uang itu bukan soal nominal, tapi soal pengakuan,” ujar salah seorang tokoh perempuan dari Alue Mirah yang turut memimpin aksi.
Bagi mereka, pembagian yang timpang itu adalah simbol ketidakadilan. Apalagi, ini bukan pertama kalinya masyarakat merasa dipinggirkan dari kebijakan sosial perusahaan.
Lowongan yang Tertutup, Harapan yang Terkunci.
DI SELA tuntutan soal tali asih, ada keluhan lain yang lebih dalam: soal kesempatan kerja. Menurut warga, setiap kali ada pembukaan lowongan di PT. Medco, informasi itu tidak pernah diumumkan secara terbuka.
Mereka menuding ada “tangan-tangan lokal” yang mengatur siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak. Pola patronase kecil seperti ini mengunci akses masyarakat desa yang seharusnya menjadi prioritas.
“Di tanah kami ada minyak, tapi kami tetap miskin,” ujar seorang pemuda dari Suka Makmu.
Kata-kata itu menggambarkan paradoks lama yang tak kunjung selesai; sumber daya alam yang melimpah, tapi tak mengalirkan kesejahteraan bagi penduduk di atasnya.
“CSR seharusnya bukan sekadar amal elitis, tapi kontrak moral antara perusahaan dan masyarakat. Ketika transparansi absen, keadilan sosial ikut hilang.”
Perempuan di Garis Depan.
