Kata Razaliardi Bedakan Antara Pendamping Hukum dan Kuasa Hukum

Minggu, 27 Agustus 2023

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Razaliardi Direktur Central Hukum dan Keadilan (CHK).

Razaliardi Direktur Central Hukum dan Keadilan (CHK).

Dia menambahkan; LSM tidak dilarang memberikan pencerahan dan pendampingan hukum kepada siapa saja, baik masalah pidana maupun perdata, tapi sifatnya hanya pendamping, bukan kuasa hukum atau pengacara atau Penasehat hukum atau Advokat.

“Kalau pengacara atau Penasehat hukum atau Advokat, mereka bisa memberikan bantuan hukum mulai dari belum ditetapkannya seorang sebagai tersangka hingga menjadi tersangka dan terdakwa, karena mereka bisa ber-acara di pengadilan,” ujarnya.

BACA JUGA...  Personel Brimob Aceh Back Up Pemusnahan 2 Hektar Ladang Ganja

Razaliardi tetap akan memberikan pendampingan kepada BPKam Penjahitan dalam menghadapi persoalan Pembentukan P2K Kampung Penjahitan tersebut.

“Saya tetap akan memberikan pendampingan. Saya tau batas mana saya boleh memberikan pendampingan. Artinya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan seorang aktivis atau LSM dalam memberikan pendampingan hukum,” terangnya.

Dirinya tetap kukuh mempertahankan pendapatnya mengenai pembentukan P2K Kampung Penjahitan sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Bupati (Perbup) No. 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keucik Di Kabupaten Aceh Singkil.

BACA JUGA...  Kata Meurah, Soal Kemanusiaan iya, Penanganan Rohingya Harus Memperhatikan Kepentingan Nasional

Rujukannya adalah Bagian Kedua mengenai Panitia Pemilihan Keuchik (P2K), pasal 8 ayat (3) Perbup No. 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keucik Di Kabupaten Aceh Singkil. Apa bila unsur masyarakat kampung tidak terpenuhi seperti ayat (2) dalam pasal ini, maka dapat dipilih dari unsur-unsur aparatur Pemerintah Kampung.

BACA JUGA...  Lakukan Koordinasi Supervisi di Aceh, Ini Lima Daerah Tujuan Bidikan KPK

Berita Terkait

Lama Jadi Buronan Narkoba, Jokowi Ditangkap di Maros
JMSI Dukung Kapolda Sumut Miskinkan Bandar Narkoba dan Perjudian
Bendahara DPO, Setahun Lalu Tinggalkan Desa, Keuchik Jadi Tumbal
Pejabat PUPR dan Kontraktor Terseret Korupsi Proyek Jalan
YARA Aceh Timur Soroti Praktik Pungli dan Pencemaran Lingkungan Akibat Illegal Drilling
Operasi Patuh Seulawah 2026, Polres Asel: Tindak Pelanggaran 510 Kali Teguran dan 25 Kali Tilang
Pria Bercadar Ditangkap Satreskrim Polres Aceh Barat 
AM2S Gedor PN Kuala Simpang, Soroti Kasus PT Semadam

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 20:49 WIB

Lama Jadi Buronan Narkoba, Jokowi Ditangkap di Maros

Rabu, 18 November 2026 - 18:09 WIB

JMSI Dukung Kapolda Sumut Miskinkan Bandar Narkoba dan Perjudian

Kamis, 12 November 2026 - 18:58 WIB

Bendahara DPO, Setahun Lalu Tinggalkan Desa, Keuchik Jadi Tumbal

Selasa, 10 November 2026 - 17:49 WIB

Pejabat PUPR dan Kontraktor Terseret Korupsi Proyek Jalan

Senin, 9 November 2026 - 17:10 WIB

YARA Aceh Timur Soroti Praktik Pungli dan Pencemaran Lingkungan Akibat Illegal Drilling

Berita Terbaru

Ilustrasi

HUKOM

Lama Jadi Buronan Narkoba, Jokowi Ditangkap di Maros

Rabu, 18 Nov 2026 - 20:49 WIB

PEMERINTAHAN

Faisal Bongkar Kekeliruan Narasi Sri Radjasa Soal Aceh

Rabu, 18 Nov 2026 - 18:16 WIB

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, S.Pd., M.SP.,

PEMERINTAHAN

Harga Komputer Disorot TTI, Ini Penjelasan Disdik Aceh

Rabu, 18 Nov 2026 - 17:54 WIB