Kasus Surat Domisili Palsu Masuk Polisi di Sabang Telah Diserahkan ke Pengadilan Setempat

Orang tua dari pelaku pemalsuan surat domisili dan salah seorang pelaku lainnya saat berada di Pengadilan Negeri Sabang

SABANG (MA) – Kasus Pemalsuan Tanda Tangan Surat Domisili yang dilakukan FF untuk masuk Polisi Jalur Rekpro Kuota Perbatasan Kota Sabang, kini telah diserahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Sabang.

Kasus pemalsuan surat Domisili tersebut belakangan ini telah menjadi buah bibir masyarakat Kota Sabang, yang mana masyarakat Pulau Weh ini mengharapkan, agar proses persidangan yang akan dilakukan di pengadilan nanti dapat memperoleh hasil seperti yang diharapkan masyarakat, yaitu memberikan hukuman seberat beratnya kepada pelaku.

Sebelumnya Kepolisian Resor (Polres) Sabang telah menindaklanjuti dan memberikan respon cepat pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan atas tindakan pelaku FF, dengan memalsukan tanda tangan seorang pejabat di Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang.

Pelaku FF melakukan hal itu untuk kepengurusan administrasi seleksi jalur Rekrutmen Proaktif (Rekpro) Bintara Polri 2023 di Kepulauan perbatasan Kota Sabang sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/07.a/II/2024/SPKT/POLRES SABANG/POLDA ACEH.

Dalam penyidikan tersebut, penyidik Polres Sabang berhasil membuktikan perbuatan pelaku melanggar Pasal sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) Jo pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1e Jo pasal 56 ke 1e KUHPidana.

BACA JUGA...  Luar Biasa, 166 Layang-Layang Ikut Berloma Pada Event SMF 2024 di Sabang

Dilansir dari tokoh masyarakat yang namanya enggan dipublis mengatakan bahwa masyarakat sangat mengharapkan kepada bapak kepala pengadilan, agar dapat menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku yang telah merebut hak orang, sehingga gugur dalam seleksi polisi perbatasan gelombang lalu

Sehingga hal tersebut nantinya akan memberikan efek jera bagi orang-orang yang ingin melakukan perbuatan keji itu kembali. Seharusnya yang menjadi anggota polisi adalah putra Sabang asli sesuai aturan yang berlaku.

“Kami masyarakat Sabang sangat berharap kepada Pengadilan Negeri Sabang, kiranya pak Hakim dapat menghukum pelaku yang telah memalsukan surat domisili yang merebut hak anak Sabang yang seharusnya menjadi anggota Polri, dengan hukuman seberat-beratnya sesuai hukum dan pasal yang berlaku,” kata salah seorang warga Sabang, Selasa (04/06/2024).

BACA JUGA...  Cinta NKRI Pemko Sabang Ikut Mensukseskan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih

Sebagaimana diketahui pelaku merupakan anak dari oknum yang mengaku sebagai wartawan yang dulunya kerap melakukan tindakan tidak terpuji dengan mengintervensi orang lainz untuk meraih keuntungan pribadi, sehingga setelah saat ini oknum tersebut berada didalam jeruji besi atas kasus pemerasan dan pengancaman yang dilakukannya beberapa waktu lalu di Kota Sabang. Membuat masyarakat berani membuka suara agar Kepala Pengadilan dapat memutuskan dan memberikan hukuman seberat beratnya kepada anak oknum tersebut.

Hal demikian juga disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat lainnya, dikarenakan mengetahui bahwa orang tua pelaku FF tersebut banyak memiliki kenalan sebagian besar Pejabat di Kota Sabang dan memiliki finansial yang mencukupi.

Sehingga masyarakat merasa resah akan terjadinya “permainan di balik layar” yang akan berpengaruh pada putusan persidangan anaknya yang telah melakukan perbuatan keji menghalalkan segala cara, untuk mengambil hak dan cita-cita putra terbaik Sabang sebagai Abdi Negara melalui pemalsuan tanda tangan pejabat Gampong yang tidak bersalah untuk dokumen Kuota Perbatasan Rekrutmen Proaktif (Rekpro) Bintara Polri 2023 milik pelaku.

BACA JUGA...  PKS Sosialisasi 4 Pilar Termasuk Ajak Masyarakat Pilih Anies Pada Kampanye Akbar Pertama di SabangĀ 

“Kami masyarakat siap mengawal kasus ini dan sangat berharap kepada Pengadilan Negeri Sabang, agar terus berkomitmen menjadi hakim yang seadil-adilnya dalam mengambil dan memutuskan hukuman seberat beratnya kepada pelaku, sehingga keputusan itu nantinya dapat benar-benar memberikan kepuasan, Keadilan, Efek Jera kepada pelaku dan bukan malah sebaliknya yang akan memudarkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan” ujar masyarakat Sabang ini. (Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *