“Masyarakat sering kali tidak diberitahu jadwal pemadaman listrik dengan baik, sehingga mengganggu aktivitas harian dan operasional bisnis,” ujar Nafis.
KAPPRA mencurigai adanya surplus energi PLN Aceh sebagai indikasi adanya permainan internal.
“PLN sering mengklaim adanya surplus energi, tapi kenyataannya pemadaman terus terjadi,” ujarnya. Ada apa dengan manajemen PLN UID Aceh?. Apakah ada permainan di balik ini semua? tanya Nafis secara retoris.
Nafis menegaskan bahwa manajemen PLN UID Aceh harus dievaluasi.
“Kami meminta pemerintah dan pihak pengawas terkait untuk segera mengevaluasi manajemen PLN UID Aceh. Mereka jelas tidak mampu memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan ketentuan UU Cipta Kerja, yang seharusnya melibatkan kajian awal dan persiapan dari masyarakat,” tegas Nafis.
Nafis juga menyatakan kesiapan KAPPRA untuk mengawal dan melakukan aksi terkait isu ini.
“Kami siap turun aksi dan mengawal setiap langkah yang diambil untuk memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi,” pungkasnya.
Dengan dukungan dari masyarakat dan kesadaran kolektif, KAPPRA berharap adanya perubahan signifikan dalam pelayanan PLN UID Aceh demi kesejahteraan bersama.
Landasan Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan:
– Pasal 29 Ayat (1): “Setiap pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar kualitas dan keandalan yang berlaku.”
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
