– Pasal 29 Ayat (2): “Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen.”
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
– Pasal 4 Huruf a: “Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.”
– Pasal 7 Huruf f: “Kewajiban pelaku usaha adalah memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014:
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2019:
KAPPRA berharap dengan mengangkat isu ini, manajemen PLN UID Aceh dapat berbenah dan memberikan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan standar yang diharapkan.(R).
