“Karena persoalan ini merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui KemenPAN RB dan BKN, maka mari sama-sama kita perjuangkan agar Bapak/Ibu bisa diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Pemerintah daerah siap mendampingi dan memperjuangkan aspirasi ini dengan segala daya dan upaya,” ujar Ayah Wa di hadapan ribuan peserta audiensi.
Bupati juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara akan segera melakukan pendataan ulang tenaga non-ASN melalui masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pendataan ini diharapkan dapat menghasilkan data valid sebagai dasar usulan resmi ke pemerintah pusat.
“Saya minta dalam waktu singkat setiap OPD segera melakukan pendataan terhadap tenaga non-ASN yang bekerja di lingkungannya. Kita akan susun laporan dan sampaikan secara resmi agar ada kejelasan status bagi semuanya. Harapan kita bersama, Aceh Utara bisa bangkit, dan seluruh pengabdi daerah ini mendapatkan kepastian hukum dan kesejahteraan,” tegas Ayah Wa.
Syarat dan Ketentuan Peserta Audiensi
Panitia pelaksana mewajibkan setiap peserta audiensi membawa kartu ujian seleksi CPNS serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang telah ditandatangani oleh kepala OPD masing-masing. Syarat ini menjadi bukti administratif bahwa peserta memang pernah mengikuti seleksi CPNS dan telah lama mengabdi di instansi pemerintahan daerah.
