Kebijakan ini sekaligus dimaksudkan untuk memverifikasi keabsahan data tenaga non-ASN yang nantinya akan diusulkan untuk formasi PPPK paruh waktu. Menurut Kepala BKPSDM Aceh Utara, Saifuddin, S.STP., M.AP., pendataan dilakukan secara cermat agar tidak ada tenaga honorer yang terlewatkan.
“Sesuai arahan Bupati, kita akan mengusulkan formasi PPPK paruh waktu untuk seluruh kategori, mulai dari R2, R3, R4, hingga R5. Ini merupakan bentuk keberpihakan Bupati terhadap para honorer yang telah lama mengabdi untuk Aceh Utara,” jelas Saifuddin.
Ia menambahkan, Bupati Ayah Wa bahkan telah melakukan komunikasi langsung dengan Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh, dalam pertemuan di Jakarta pada bulan lalu. Pertemuan itu membahas secara khusus kemungkinan skema pengangkatan tenaga non-ASN melalui jalur PPPK paruh waktu, mengingat kebijakan penghapusan tenaga honorer yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.
Pengabdian yang Tidak Boleh Terlupakan
Dalam sambutannya, Bupati Ayah Wa tak lupa menyinggung jasa besar para tenaga non-ASN yang telah ikut menopang jalannya pemerintahan daerah selama bertahun-tahun. Ia menilai pengabdian mereka merupakan aset berharga yang tidak boleh diabaikan.
“Bapak/Ibu semua adalah bagian dari tulang punggung pelayanan publik Aceh Utara. Banyak di antara Bapak/Ibu yang sudah bekerja belasan bahkan puluhan tahun, dengan penghasilan terbatas, namun tetap setia dan berkomitmen. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian itu,” ujar Ayah Wa dengan nada haru.
