Menanggapi kekecewaan yang disampaikan oleh kuasa hukum tersangka, Munawal menilai bahwa hal tersebut merupakan hak dari kuasa hukum. Namun, ia menegaskan bahwa Kejari Bireuen tetap menjalankan tugasnya dalam penegakan hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Ia juga menyampaikan, bahwa penahanan terhadap MY, yang merupakan anggota DPRK Bireuen, telah mendapatkan izin dari Gubernur Aceh.
Sebelumnya, MY telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-490/L.1.21/Fd.1/06/2024 tanggal 27 Juli 2024. Kejaksaan juga telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti baru yang memperkuat dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
Kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dalam kasus PNPM Gandapura ini mencapai Rp. 1.165.157.000,- berdasarkan hasil audit Inspektorat Aceh yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh.
MY, sebutnya, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
“Kami berkomitmen untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi ini dengan serius,” tutup Munawal. (Iqbal)
Halaman : 1 2
