JAKARTA | MA — Demokrasi Indonesia berada di persimpangan jalan: rakyat terus dipersalahkan atas praktik politik uang, sementara elit memperkuat dominasi kekuasaan. Negara gagal membekali warga dengan pendidikan politik yang memadai, sehingga ketidakadilan kian membesar dan berpotensi menempatkan negeri di ambang kebangkrutan.
Demikian peringatan keras dari Alip Purnomo, Direktur Eksekutif IndexPolitica, Selasa, 6 Januari 2026.
Ia menegaskan bahwa wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD dengan dalih efisiensi biaya justru memperburuk masalah.
Persoalan utama demokrasi, menurut Alip, bukan pada mekanisme pemilihan langsung, melainkan pada sistem politik yang dikuasai uang dan kepentingan elit.
“Pemilu langsung sering dituduh mahal. Padahal mahalnya demokrasi bukan karena rakyat, melainkan karena dibajak elit. Rekayasa elit inilah yang membuat segalanya mahal, sehingga hanya mereka yang memiliki ongkos politik tinggi yang memenangkan pertarungan. Siapa yang punya duit banyak? Jelas mereka. Jadi, pemilu seringkali hanya menjadi alat reproduksi kelas—dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka,” tegas Alip.
“Pilkada versi DPRD hanyalah cara melokalisir permainan. Jika sebelumnya gegap-gempita pemilu terasa sampai sudut kota dan desa, nanti semuanya bisa diselesaikan di ruang ber-AC; mereka tak lagi mencium bau keringat rakyat. Akibatnya, saat berkuasa pun, rakyat akan dilupakan. Inilah pengabdian terbaik kaum elit politik untuk memudahkan pemodal menitipkan loyalisnya secara efisien,” tambahnya.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
