Menurut Alip, praktik ini menjauhkan rakyat dari pengambilan keputusan, melemahkan kontrol publik, dan menimbulkan frustrasi. “Ini bukan kesalahan rakyat. Masalah ada pada elit yang mengubah kepercayaan publik menjadi alat kekuasaan untuk menumpuk kekayaan,” ujarnya.
Politik seharusnya mendidik dan memberdayakan rakyat, menjaga hak-hak adat dan lingkungan, serta memastikan keputusan diambil bersama. Namun kenyataannya, rakyat dibiarkan miskin pengetahuan politik, lalu disalahkan ketika praktik transaksional terjadi. “Mereka disuguhi janji berlebihan saat kampanye, lalu ditinggalkan setelah kekuasaan diraih,” kata Alip.
Bobroknya demokrasi transaksional terlihat dari lemahnya posisi isu lingkungan dan masyarakat adat dalam kebijakan publik. Persoalan ini seringkali menjadi pemanis politik, dijadikan alat tawar-menawar, sementara hutan dan lautnya dikuasai pemodal melalui kolusi dengan elit penguasa.
Alip menekankan bahwa perlawanan terhadap politik uang tidak bisa bersifat semata teknis. Solusi mendasar harus ditempuh melalui pendidikan politik yang serius dan berkelanjutan, didukung kebijakan dan anggaran negara yang memadai. Negara akan kuat dan demokrasi sehat jika pendidikan politiknya berkualitas.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
