MANADO (MA)– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan pentingnya peran Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dalam mendukung transformasi layanan pertanahan nasional. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Upgrading Tahun 2025 IPPAT yang digelar di Manado, Jumat (18/7/2025).
Menurut Nusron, IPPAT merupakan bagian hulu dari ekosistem layanan pertanahan yang sangat berperan dalam proses pelayanan di Kantor Pertanahan. Oleh sebab itu, keterlibatan aktif IPPAT dinilai sangat penting dalam upaya pembenahan dan percepatan pelayanan.
“Kalau hulunya benar, maka hilirnya pun akan benar. Dari hulu sampai hilir juga harus kita upgrade,” ujar Menteri Nusron di hadapan 500 peserta Rakernas yang merupakan PPAT dari berbagai daerah di Indonesia.
Ia menyoroti dua permasalahan utama yang masih dikeluhkan masyarakat, yaitu lamanya proses layanan dan adanya praktik pungutan liar (pungli). Untuk mengatasi hal ini, ia menyebut perlunya perbaikan menyeluruh dari sisi sistem dan sumber daya manusia (SDM).
“Solusi percepatan pelayanan itu kita buat rumus dua S. S pertama adalah sistemnya harus kita ubah. S kedua adalah SDM-nya harus kita update atau kita transformasi,” jelasnya.
Nusron juga mengungkapkan bahwa sekitar 75 persen layanan pertanahan nasional terkonsentrasi di 125 kantor, sehingga perubahan di titik-titik tersebut akan sangat menentukan keberhasilan transformasi secara nasional.
“Kalau benar pelayanannya, kalau semua peralihan elektronik, maka akan ada efek snowball yang mengikuti pola transformasi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Nusron menekankan bahwa transformasi layanan pertanahan tidak dapat dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN saja, melainkan membutuhkan kolaborasi dengan para mitra, termasuk IPPAT. Ia mengajak seluruh anggota IPPAT untuk terus meningkatkan kapasitas dan integritas dalam memberikan pelayanan yang cepat, bersih, dan profesional.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron didampingi oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara, Erry Juliani Pasoreh, bersama jajaran. Hadir pula Wali Kota Manado, Andrei Angouw; Ketua Umum IPPAT, Hapendi Harahap beserta Pengurus Pusat IPPAT.
Rakernas ini menjadi ajang konsolidasi IPPAT secara nasional, serta forum strategis untuk mendukung reformasi pelayanan pertanahan yang lebih modern dan terintegrasi. (R)
