“HUNTARA DAN HUNTAP; ANTARA ATURAN NEGARA DAN REALITAS GUBUK PENGUNGSI”

PERTANYAAN MORAL DI TENGAH ARUS INFORMASI DIGITAL

KETIKA jaringan 4G kembali normal, warga mulai melihat media sosial. Menyaksikan video huntara megah.

Menyaksikan tayangan kunjungan pejabat. Menyaksikan narasi pemulihan. Di sisi lain, mereka tetap hidup di gubuk pengungsian.

Maka lahirlah pertanyaan yang tidak lagi sekadar emosional, tetapi rasional dan politis; Apakah Huntara dan Huntap hanya narasi kebijakan, bukan realitas kebijakan? Apakah huntara yang indah di Simpang Opak hanya menjadi etalase simbolik untuk konsumsi kekuasaan dan pencitraan, bukan solusi struktural bagi warga terdampak?

MENJELANG RAMADHAN, WARGA MASUK FASE KRISIS KEDUA

DUA belas hari lagi umat Islam memasuki bulan suci Ramadhan.

Namun warga Kampung Sekumur justru memasuki fase krisis baru; Tidak ada mata pencaharian, Kebun dan ladang hilang, Ekonomi lumpuh, Modal usaha nol, Rumah tidak ada, Kepastian masa depan kabur, Banjir bandang bukan hanya menghancurkan rumah, tetapi menghapus sistem hidup warga secara total.

TUNTUTAN REALISTIS DAN TERUKUR KEPADA NEGARA

SEBAGAI Datok Penghulu Kampung Sekumur, Sopian Iskandar menyampaikan permohonan resmi dan terbuka kepada negara;

Realisasi dana bantuan hidup Rp600.000/bulan bagi warga terdampak sebagai penyangga survival minimum.

Kepastian pembangunan Huntara, bukan sekadar wacana dan survei. Realisasi bantuan masa tunggu Huntara, termasuk; Uang lauk-pauk, Bantuan kasur dan bantal, Bantuan Rp3 juta sebagaimana disampaikan pemerintah pusat, Realisasi bantuan usaha Rp5 juta per keluarga, sebagai pemulihan ekonomi awal bagi warga yang kehilangan kebun, ladang, dan mata pencaharian.